oleh

Bupati Lampung Selatan Hadiri Panggilan KPK Terkait Barang Sitaan

JAKARTA, Refortase.com – Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuanya, Nanang terpanggil sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018, untuk tersangka Syahroni Kasubbag Keuangan PUPR Lamsel periode 2015-2017.

Nanang yang tidak memenuhi panggilan penyidik Senin (11/1), seharusnya dijadwalkan ulang pemeriksaannya besok, Rabu (13/1). “Namun hari ini hadir di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (12/1).

“Dikonfirmasi terkait dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dari yang bersangkutan, yang berhubungan dengan perkara ini,” bebernya.

Sebelumnya, pada Selasa, 15 Desember 2020 lalu, Nanang juga sudah dipanggil dalam penyidikan perkara ini. Tapi saat itu, dia digarap sebagai saksi bagi tersangka HH Hermansyah Hamidi, eks Kepala Dinas PUPR Lamsel.

Syahroni dan Hermansyah disebut KPK mendapatkan perintah dari eks Bupati Lamsel Zainudin Hasan untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Hermansyah meminta kepada Syahroni untuk mengumpulkan setoran yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan.

Berita Terkait : Ajukan JC, Kepala Dinas PUPR Minta Disidang Di Lampung

Syahroni kemudian menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut dan memploting para rekanan terhadap besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan.

Selain itu juga dibuat suatu tim khusus yang bertugas untuk melakukan “upload” penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

Baca Juga : Ogah Pakai Masker, Petenis AS Didenda Rp 42 Juta

Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima tersangka Hermansyah dan Syahroni untuk kemudian disetor kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho berjumlah seluruhnya Rp 72,7 miliar.

Sedangkan besaran dana yang diterima dibagi yang nilainya untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sebesar 0,5-0,75 persen, bupati sebesar 15-17 persen, dan Kadis PUPR sebesar 2 persen.

Komentar