oleh

DPO KPK Harun Masiku di Kabarkan Meninggal. KPK : Anti Rasuah Tidak Percaya Begitu Saja

JAKARTA, Refortase.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, masih ada tujuh buronan yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka semua buron dan menjadi kewajiban KPK untuk dituntaskan.

Pelaksana Tugas (Plt) Penindakan KPK, Ali Fikri menjelaskan, dua di antara sisa DPO tersebut yakni atas nama Harun Masiku dan Samin Tan yang ditetapkan pada 2020.

“KPK tetap melakukan pencarian para DPO KPK, baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (12/1).

Terkait DPO atas nama Harun Masiku yang diisukan meninggal dunia, Ali menegaskan pihaknya tidak begitu saja percaya. Sebagai lembaga penegak hukum, kata dia, harus ada dasar yang kuat akan hal itu.

Adapun, dasar kuat yang dimaksudnya yaitu dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia.

“Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut,” kata dia.

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mengatakan, KPK harus mencari tahu ihwal kabar burung yang menyatakan bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia.

Sebab, orang yang masuk ke dalam DPO atau sedang buron baru bisa dinyatakan meninggal dunia apabila telah memiliki bukti. ”Ya harus ada bukti meninggalnya, termasuk penyebabnya,” kata Suparji kepada Validnews.

Kabar Harun Masiku meninggal dunia disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang mengaku mendapat data dari pensiunan intelijen. Ia menjelaskan, satu atau dua orang pensiunan yang dimilikinya dapat mengakses beberapa jalur khusus.

Akan tetapi, Boyamin menerangkan dirinya tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa komunikasi antara dirinya dan keluarga Harun juga sudah tidak intens dilakukan.

Penyidik juga memasukkan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energy & Metal, Samin Tan dalam laman website yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). KPK menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dan menjadikan dirinya ke dalam DPO setelah mangkir untuk memenuhi dua kali panggilan penyidik.

Samin Tan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dan tidak memberikan alasan yang patut dan wajar atas panggilan KPK untuk hadir pada tanggal 2 Maret 2020. Padahal KPK telah mengirimkan surat panggilan pada tanggal 28 Februari 2020.

Kemudian KPK mengirimkan kembali surat panggilan kedua pada 2 Maret 2020 untuk pemeriksaan pada 5 Maret 2020.

(Herry Supriyatna)

Komentar