oleh

Hujat Penyerangan Wiranto di Medsos, Dua Prajurit TNI di Copot. Salah Satunya Dandim 1417 Kendari

REFORTASE.com – Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatan sebagai Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1417/ Kendari, Sabtu (12/10/2019).

Selain Dandim Kendari, di Surabaya, seorang Prajurit TNI Angkatan Udara (AU) Peltu YNS juga mengalami nasib yang sama. Anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya tersebut mendapat peringatan keras, dicopot dari jabatannya, dan ditahan, Jumat (12/10/2019).

Peltu YNS dianggap melanggar UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penyebab kedua anggota TNI tersebut dicopot dari jabatannya gegara unggahan istri mereka di Medsos terakit konten negatif tentang kasus penyerangan Menteri Polhukam Wiranto di media sosial, Kamis (10/10/2019)

Sementara Dandim Kendari 1417, Kolonel Infanteri Hendi Suhendi dilakukan pencopotan di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo, Sabtu (12/10/2019).

Usai serah terima jabatan, Mantan Dandim 1417 Kendari itu mengaku salah karena menganggap dirinya sebagai Prajurit setia. Untuk itu, dirinya pun harus tunduk dan hormat kepada keputusan pimpinan saat mencopot jabatannya gara-gara unggahan istrinya, IPDN, terkait insiden penusukan Menteri Koordinato Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

“Saya prajurit yang setia dan hormat keputusan pimpinan. Saya dan keluarga ikhlas menerima keputusan komandan,” kata Hendi Suhendi didampingi istrinya.

Mantan Dandim Kendari Ikhlas dan akan Taati Ungkapan kesetiaan sebagai prajurit TNI tersebut bahkan tak hanya sekali dijelaskan Hendi yang pernah bertugas sebagai atase darat pada KBRI di Moskow, Rusia. “Sekali lagi saya mau katakan bahwa saya prajurit setia dan kesatria yang dididik bertanggungjawab dan patuh pada perintah komando,” ujarnya.

Seperti diketahui, selain dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dari jabatan Kodim 1417 Kendari, Hendi juga diganjar sanksi militer, yaitu penahanan ringan selama 14 hari.
Sementara itu, sang istri hanya bisa tertunduk dan menangis selama acara serah terima jabatan tersebut. IPDN juga akan menjalani proses peradilan umum atas dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Komentar