oleh

Masyarakat Soroti Sejumlah Persoalan di Desa Buae

SIDRAP, Refortase.com – Masyarakat Desa Buae, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah persoalan di Desa tersebut yang sampai saat ini membutuhkan perhatian khusus dari Bupati Sidrap serta Aparat Hukum. Wow keren!

Informasi yang diterima oleh salah satu perwakilan dari Desa Buae, Abd Rasyid mengungkapkan persoalan yang disoroti mulai dari proyek Rabat Beton yang terletak di Dusun 1, Dua Unit Pansimas, Pengadaan Sapi serta Pembayaran PBB.

Menurut Abd Rasyid menjelaskan, bahwa proyek Rabat Beton yang terletak di Jalan Mandoro, Dusun 1 Paosadae itu diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Menurut warga setempat, bahwa di dalam RAB tersebut disebutkan volume pekerjaan 120×4,30 M dengan ketebalan 20 Centimeter.

Namun, pada pekerjaan yang nilainya Rp104.571.200 yang dianggarkan melalui Dana Desa APBN T.A 2019 itu, ketebalan pekerjaanya pada Rabat Beton tersebut hanya 10 Centimeter.

“Seharusnya, ketebalan rabat Beton itu 20 Centimeter sesuai yang dimaksud di RAB. Namun pengelola dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya mengerjakan 10 centimeter ketebalan. selain ketebalan kurang, rabat tersebut juga bergelombang,” jelas Abd Rasyid. Kamis (17/10).

Lanjut Rasyid menjelaskan persoalan lainya yakni Dua unit Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS) yang terletak di Dusun 1 Paosadae. Kata dia, kedua Pansimas tersebut tidak pernah difungsikan setelah selesai pekerjaanya sejak lima tahun yang lalu hingga saat ini.

Cerita warga setempat, ada kejadian lucu saat kedua Pansimas tersebut hendak dilakukan pemeriksaan. Pihak pengelola saat mengetahui ada pemeriksa yang turun kelapangan hendak melakukan pemeriksaan pada kedua Pansimas itu, pihak pengelola dengan cepat mengisi Pansimas itu dengan Air.

“Pengelola segera mengambil air menggunakan mobil tangki. Entah air apa yang digunakan. Yang jelasnya keluarga saya yang disuruh ambil air untuk di isi kedua Pansimas itu. Setelahnya, Kerang pansimas di Buka dan mengalirlah air. Hasilnya, pemeriksaan kedua Pansimas tersebut berjalan sesuai fungsinya,” Katanya menjelaskan.

Belum sampai disitu, masih Lanjut Abd Rasyid, bahwa persoalan lainya yakni pembagian bantuan Sapi beberapa tahun yang lalu. Dimana pembagian sapi tersebut juga dinikmati oknum perangkat Desa setempat.

“Kalau bantuan sapi, masyarakat yang terdaftar. namun, ada oknum aparat desa yang ikut menikmati bantuan tersebut. Sampai saat ini, sapi tersebut masih ada dikuasai. malah sudah bertambah lagi,” ungkapnya.

Lain halnya pada persoalan terakhir yang membuat masyarakat Desa Buae kesal yakni persoalan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ceritanya, di Desa Buae terdapat dua Dusun yang disoroti yakni Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Buae.

Kedua Dusun tersebut, Konon kabarnya, tagihan PBB Masyarakat desa Buae disalahgunakan oleh oknum perangkat desa yang bertugas sebagai petugas pemungut PBB (colector).

Kata Rasyid hal itu terungkap saat salah satu warga Desa Bue, Ramli hendak membuat akte Jual beli usai melakukan penjualan Rumahnya. Ramli yang ingin membuat akte jual beli tersebut, dimintai kwitansi pembayaran terakhir SPPT atau PBB oleh Notaris.

Ramli yang hendak meminta bukti pelunasan PBB terakhir di kantor Dispenda Sidrap, Namun sesampainya disana, Ramli malah dituding oleh pegawai Dispenda belum pernah membayar PPB selama 3 tahun.

“Dia baru mengetahui kalau dirinya belum pernah membayar PBB. padahal Ramli selalu membayar PBB peratahun pada Kepala dusun,” katanya lagi.

Setalah adanya kejadian tersebut, Masyarakat pada Dusun 2 dan 3 mengecek semua pembayaranya pada oknum kepala dusun. Alhasil, bukan hanya Ramli yang mengalami kejadian itu. Menurut, Rasyid rata-rata masyarakat yang ada di dua dusun tersebut mengalami nasib yang sama.

Rasyid meminta Pemerintah kabupaten Sidrap dan juga Aparat hukum khususnya pihak Kepolisian mengambil langkah untuk menindak persoalan yang dimaksud masyarakat. “yah, warga berharap, pemerintah dan aparat hukum menindak persoalan yang kami maksud itu. Langkah yang diambil warga itu artinya membantu aparat hukum dan pemerintah menuju Kabupaten Sidrap yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Rasid juga mengaku, dalam waktu dekat ini, Ratusan masyarakat Desa Buae bakal menmui Bupati Sidrap serta aparat kepolisian untuk melaporkan persoalan tersebut. Karena, warga beranggapan jika terus terjadi persoalan-persoalan seperti ini khususnya di Desa Buae. Maka sudah dipastikan, masyarakat Desa Buae jauh dari kata sejahtera. (*)

Komentar