oleh

Ombudsman dan Pemkab Sidrap Tandatangani Perjanjian Kerja Sama

SIDRAp, Refortase.com – Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), Selasa (2/3/2021).

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf dan Kepala Ombudsman Sulsel, Subhan. Acara berlangsung di Baruga Kompleks SKPD Sidrap dirangkai Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hadir pada kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Andi Faisal Burhanuddin, Asisten Ekbang, Andi Faisal ranggong, para kepala OPD dan camat. Sebagai pamateri sosialisasi, Muslimin B. Putra dan Hasrul Eka Putra.

Subhan dalam krisisnya menyatakan, perjanjian kerja sama bertujuan penyelesaian laporan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat.

“Peran Ombudsman ketika ada masalah segera berkoordinasi dengan pemerintah utama setempat Sekda dan Inspektorat agar bisa melaksanakan dengan cepat,” jelasnya.

Lebih dikatakannya, dalam paradigma baru saat ini, penyelenggara negara atau penyelenggara pelayanan publik betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjalankan semua SOP sehingga tidak ada keluhan.

“Keluhan itu itupun sebetulnya ada jalannya, semua wajib pemerintah siapkan ruangan pengelola pengaduan masyarakat, sehingga ketika ada masalah mereka tidak keluar dan keluar secara internal
ketika masalah tidak terselesaikan maka masyarakat berhak melaporkan ke ombudsman sebagai pengawas eksternal,” papar Subhan.

Di sisi lain Ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ketika ada potensi maladministrasi atau otoritas berwenang atau tidak mendapatkan pelayanan petugas mestinya.

“Silakan melapor ke Ombudsman, semua laporan ke Ombudsman itu tidak dipungut biaya apapun,” tandasnya.

Sementara Mahmud Yusuf berharap, kegiatan yang dilaksanakan itu dapat mewujudkan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik sehingga tingkat kepuasan masyarakat pemerintah dapat dibangun lebih baik pula.

Ia memaparkan, birokrasi reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini memposisikan pelayanan publik sebagai bagian dari agenda nasional.

“Aparatur negara dituntut memiliki integritas, produktivitas dan kemampuan yang memberikan pelayanan prima,” terang Wabup Sidrap.

Mahmud juga mengingatkan, perbaikan pelayanan publik pada instansi pemerintah sangat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Karna pada kakekatnya, pelayanan publik merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat,” kata Mahmud.

Komentar