oleh

Polisi di Minta Selidiki Pembangunan Pengendalian Banjir Belawa

WAJO, Refortase.com – Ketua Lembaga Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Wajo, Andi Ahmad Sumitro.P, S.sos meminta aparat hukum menyelidiki Pembangunan Tanggul Pengendalian Banjir Bila,  di Desa Limpongrilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Pasalnya, pembangunan tersebut diduga keras menggunakan material hasil pengerukan timbunan Illegal. Informasi yang dihimpun di lapangan,

masyarakat mengaku bahwa timbunan yang di gunakan merupakan timbunan dari hasil pengerukan tambang C yang tidak memiliki izin.

Sumitro menjelaskan bahwa pembangunan yang menggunakan bekas material itu sudah masuk pelanggaran. Apalagi menggunakan bekas material hasil tambang ilegal.

“Ini suatu pidana murni dan pihak penegak hukum harus mengetahui dan mengambil tindakan tegas untuk memanggil kontraktor pengendalian banjir bila tersebut,”Jelasnya.

Lanjut Sumitro, UU pertambangan menjelaskan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa didasari dokument resmi seperti IUP, IPR dan IUPK, akan di pidana penjara paling lama 10 ( Sepuluh) tahun dan Denda 10 Miliar rupiah,”ujar Sumitro.

Sekedar di Ketahui, Proyek Tanggul pengendalian Banjir Sungai Bila dikerjakan CV. Sejahtera Acap dengan Tanggal kontrak mulai 24 Februari 2020, yang menggunakan anggaran APBN T.A 2020 Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSP) Dengan Nilai Pekerjaan 5,7 Miliar Lebih.

Penulis : Arw
Editor : Eka

Komentar